Pemerintah India Tuntut 21 Perusahaan Internet

MUMBAY (Pos Kota) – Pemerintah India dikabarkan akan menuntut 21 perusahaan internet, termasuk Facebook dan Google, dalam suatu kasus pemasangan bahan-bahan cabul online.

Media mendapat masukan bahwa dengan demikian para pimpinan perusahaan tersebut akan dihadapkan ke depan pengadilan.

Dikatakan, mereka akan menghadapi dakwaan serius, seperti menghasut kebencian antar-agama dan menyebarkan gejolak sosial.

Pemerintah India dipusingkan adanya perang dan hasutan antar agama di internet, yang di negeri ini menjadi masalah yang sangat sensitif.

ANCAM PENGGUNAJUGA

Tuntutan pemerintah India kali ini merupakan tindakan nyata, setelah sebelumnya melakukan ancaman, terutama kepada pengguna internet yang mengunggah bahan-bahan yang dianggap berisi penghinaan termasuk foto buatan yang menunjukkan kebencian agama

India sempat dihebohkan adanya pemuatan gambar babi-babi berkeliaran di kota Mekah di internet.

Menteri Komunikasi Kapil Sibal yang telah bertemu dengan perwakilan dari Google, Facebook dan situs internet lain, menuduh perusahaan-perusahaan itu tidak bisa diajak bekerjasama untuk mengambil tindakan.

Sebelum jumpa pers Selasa (6/12), Sibal menunjukkan kepada wartawan foto-foto buatan tentang Perdana Menteri Manmohan Singh dan Presiden Partai Kongres Sonia Gandhi serta babi-babi yang berlarian di kota suci umat Islam, Mekah.

Sibal mengatakan pemerintah tidak mau mencampuri kebebasan pers, namun “kami harus mengatur masalah yang sensitif bagi rakyat, dan kami harus melindungi kepekaan ini. Etos budaya sangat penting bagi kami, ” katanya kepada BBC.

Ia mengatakan pemerintah akan menerapkan panduan untuk menjamin “bahan-bahan yang dianggap berisi penghinaan” tidak terbit di internet.

Sibal mengatakan perusahaan-perusahan internet tidak mengindahkan permintaan untuk menyaring masalah sensitif dan pemerintah India memiliki rencana sendiri.

Pengguna internet di India mencapai lebih dari 100 juta dan menyaring materi di internet dianggap tidak mungkin. 

Beli Tiket KA Tulis Nama, Penumpang RIBET

BANDUNG (Pos Kota) -  Puluhan calon penumpang kereta api di Stasiun Bandung, Jawa Barat, Minggu mengaku kebingungan pasalnya, naik kereta api kini menulis identitas sebelum menerima tiket. Pencatatan identitas calon penumpang yang dilakukan PT KA merupakan gebrakan baru untuk mendata penumpangnya secara jelas dan tepat.

Hanya, mereka memprediksi dengan model baru ini tak menutup kemungkinan akan membuat penurunan calon penumpang. ” Membeli tiket cara ini membuat ribet. Tapi kalau sudah keputusan manajemen harus bagaimana lagi,” kata Dini,20, calon penumpang tujuan Stasiun Gambir, Jakarta, Minggu.

Dia mengutarakan, pada prinsipnya aturan baru mengisi identitas calon penumpang sangat mendukung. Ini nantinya akan membantu PT KA dalam membuat data base penumpangnya. Hanya, di sisi lain tak menutup kemungkinan membuat sebagian penumpang merasa alergi dengan diberlakukannya aturan itu. “Kami mendukung saja supaya PT KA memiliki ‘bank data’ penumpang secara akurat. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar,” timpalnya.

Yang perlu dipikirkan, lanjut dia, ke depan jika ingin bepergian menggunakan kereta api paling tidak, si calon penumpang harus mendaftarkan terlbih dulu seminggu sebelumnya. ” Jika tidak, akan tergangghu dengan pengisian data tetrsebut,”.

Humas PT KA Daop II Bandung, Bambang SP, saat dihubungi menjelaskan sistem baru pendataan calon penumpang kereta api merupakan Direksi melalui telegram Nomor D6/32/4-01/2012. Isinya tiada lain penumpang KA komersial baik eksekutif, dan bisnis dan jenis lainnya  diwajibkan mengisi identitas,sesuai dengan KTP, parsport atau kjartu identitas lainnya. Begitu pun calon penumpang anak-anak diwajibkan mengisi identitas termasuk alamatnya.

“Meski sistem entri data sudah mulai diberlakukan per 9 Januari tapi selama ini tak ada masalah,”. Dia menjelaskan, sistem entri data yang dilakukan PT KAI tiada lain untuk mempermudah mendapatkan data manivest yang dikaitkan dengan klaim asuransi.  Terpenting lagi, dengan entri data mempersempit ruang gerak percaloan tiket di PT KA.

Berdasar pemantauan di Stasiun Bandung, Minggu, dengan adanya sistem entri data yang dilakukan PT KAI sama sekali tak membuat masalah. Calon penumpang bisa menjalankan peraturan itu dengan tertib. Bahkan, petugas tiket di sejumlkah loket melayani calon penumpang dengan cepat dan gesit. ” Kami mendukung semua program ini  yang penting aturan yang dikeluarkan tidak membuat ribet, dan memusingkan. Kami pikir pendataan harus dilakukan supaya PT KAI bisa lebih mudah membaca perkembangan perusahaanya terutama dalam pendataan penumpang,” komentar penumpang lainnya di Stasiun Bandung.

poskota.co.id