DPR: Saatnya Melawan Malaysia

Klaim dan pendudukan wilayah Indonesia oleh Malaysia dinilai sebagai bentuk agresi. Ketua Komisi Pertahanan DPR, Mahfudz Siddiq meminta pemerintah bertindak tegas.

"Pemerintah Indonesia sudah harus meninggalkan soft-diplomacy terhadap Malaysia karena selama ini terbukti selalu menguntungkan mereka. Jadi harus berani menggunakan hard-diplomacy," kata Mahfudz kepada okezone, Minggu (9/10/2011) malam.

Mahfudz meminta pemerintah tidak lamban mengambil keputusan atas kabar dicaploknya wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan di Kalimantan Barat. Menurutnya, tindakan tegas dapat dilakukan dengan cara unjuk kekuatan militer di wilayah perbatasan.

Tindakan Malaysia sudah jelas sebagai agresi diam-diam. Jika perlu pemerintah harus gelar kekuatan TNI di semua titik perbatasan dengan Malaysia," tegas Mahfudz.

Seperti diketahui dugaan dicaploknya wilayah Indonesia diperoleh dari anggota Komisi I DPR yang melakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan. Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin menyebut garis batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat mengacu pada garis batas Peta Belanda Van Doorn tahun 1906 , peta Sambas Borneo (N 120 E 10908/40 Greenwind ) dan peta Federated Malay State Survey tahun 1935 .

Namun dalam nota kesepahaman antara tim Border Comitte Indonesia dengan Malaysia, garis batas itu diubah denganamenempatkan patok-patok baru yang tidak sesuai dengan tiga peta tersebut.

Akibatnya, Indonesia terancam kehilangan 1.490 hektare di Camar Bulan dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu. "Dengan hilangnya garis pantai tersebut Indonesia kehilangan wilayah teritorial laut, dan diprediksi di laut itulah terdapat kandungan timah, minyak dan gas," kata Tubagus kepada okezone.


sumber